Anda dapat mengakses peraturan ini secara lengkap dengan login atau berlangganan di. : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dokumen ini penting bagi Anda yang berkepentingan dengan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. Pasal 16 ayat (1) UUPA. Kami akan menjawab pertanyaan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Tahun. Permen ATR/Kepala BPN. Permen Agraria/Kepala BPN No. Hukumonline Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Kode Etik Syarat. 18. 5 Tahun 2022. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Katalog Produk. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 - Pusat Data Hukumonline. Judul. E. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta tanah. U. Permen ATR/KBPN. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Tahun. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/prt/m/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021Permen ATR/KBPN. U. U. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 PPJB adalah singkatan dari perjanjian pengikatan jual beli. WebBerlaku: 27 April 2021. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran NegaraWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. DAFTAR ISI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH. Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021. PP Nomor 24 Tahun 1997; PP Nomor 18 Tahun 2021; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. U. Tempat Penetapan. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”), Menteri Agraria dan Tata. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata. 3. Database Peraturan. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). Judul Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam,. TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN. Lembar Kerja Peraturan. Berlangganan Pro. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 449 /PERATURAN. IKN - Ibu Kota Negara. Daftar. Dokumen PDF yang berisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Tipe Dokumen. Professional Solutions. Free PDF. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 33, Pasal 48, Pasal 63, Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. . 18/2021”). Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang. E. Berlangganan Pro. Peraturan Perundang-undangan. Jenis: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. go. Sesditjen PPTP Kementerian ATR/BPN Deni Ahmad. E. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. 15. Lampiran Peraturan : PP Nomor 18 Tahun 2021. BAB II PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Katalog Produk. Permen Agraria/Kepala BPN No. TB Simatupang No. Solusi. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai. Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. AD Premier 9th floor, Jl. Halaman Utama. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 8. 02. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S. Tipe Dokumen. Kn. WebSurveyor Kadaster Berlisensi - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. DAFTAR ISI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021. 19 Tahun. Pro. Tipe Dokumen. Lembaran Negara : -. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu. Alwan Satappona. WebPermen KKP No. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran. METADATA PERATURAN. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 bagi Gadai Tanaman Keras. HUBUNGI KAMI. Tahun Peraturan : 2021. Permen ATR BPN No. Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 25 Januari 2010. com. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Permen ATR No. Masuk. 2022 Hak Cipta Milik Hukumonline. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang mengakomodir kebutuhan Anda. Jenis Peraturan : Peraturan Menteri. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 6. TB Simatupang No. go. Lampiran Peraturan : Permen ATR KBPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Anda Pelanggan, silakan Login. Permen No 17 Tahun 2016 Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir. Tania Wijayanti. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Nomor. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. Nomor Peraturan : 18 Tahun Peraturan : 2021 Tentang : TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH Tgl Ditetapkan : 2021-04-29 Nomor BN : 1202 Nomor TBN : Tgl Diundangkan : 2021-04-27 Download : ContributionPemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Ketiga atas. Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Solusi. Dokumen ini berisi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata - Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021Nomor 18 Tahun 2021. 18. Katalog Produk. Created Date: 2/18/2021 10:41:57 PMPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI Ditetapkan 31 Maret 2021 Ditetapkan 31 Mar 2021 • Berlaku 1. Tempat Penetapan. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. T. Dalam upaya menerapkan sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. • Detail mengacu pada PP No. Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (“Permen ATR/BPN 18/2021”), batasan luas tanah untuk rumah tempat tinggal tersebut adalah 1 bidang tanah per orang/keluarga dan tanahnya paling luas 2. Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. Judul. ATR/BPN Satu Tahun Kepimpinan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. University Solutions *Syarat dan ketentuan berlaku. Katalog Produk. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah | PDF. 19. Permen ATR KBPN No. T. WebPetunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/sk-hk. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang. Sejarah. Peraturan Pemerintah No. STATUS PERATURAN. Penataan Ruang - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Daftar. 1418, peraturan. Ditetapkan pada tanggal 29 April 2021. Ditetapkan 30 Maret 2021 • Berlaku 31 Maret 2021. PERMEN ATR/KBPN NO 18 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HPL DAN HAT. Mencabut a. Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL . Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2020: 23-06-2023:. Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang. Ditetapkan: 18 April 2022. Sistem HT-el,. Belum Tersedia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,. [5] Badan Riset Dan Inovasi Nasional - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Katalog Produk. Pelaksanaan 3. Tempat Penetapan. Namun dalam beberapa materi pengaturannya tidak sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN 11/2021, diantaranya bahwa, dalam Permen ATR/Kepala BPN 11/2021 mengatur bahwa tempat evakuasi bencana merupakan bagian dari perencanaan pada sistem jaringan 1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Nov 18, 2019 · Hak pakai sendiri dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PP 18/2021. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan. T. Permen ATR/Kepala BPN No. Peraturan Perundang-undangan. Nomor. Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat untuk Musala yang Dibangun Tahun 1987 2023-09-28. Download. Tahun Berita Negara 2021. 1202. 21 September 2018. 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya PMNA/KBPN No. 8. 33. Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi - Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 Tahun 2021Hak Menguasai dari Negara. Berlangganan Pro. Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset. E. Peraturan Perundang-undangan. KPA menegaskan hak masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah asli dan hak ini tidak boleh dihapus. Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mengatur kembali pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih atas pertanyaan Anda. U. 11 Jun 2021. Merujuk pada ketentuan Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 yang kami kutip di atas, akta keterangan hak mewaris adalah dokumen bukti sebagai ahli waris yang dibuat oleh notaris, yang diperuntukan bagi golongan keturunan. Hukumonline Pro. Ditetapkan: 31 Maret 2021; Berlaku: 18 November 2021;Peraturan Perundang-undangan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BN = Berita Negara. Nurhasan Ismail, menyebutkan sejumlah inkonsistensi dalam PP No. Indonesia, Kementerian Pertanian. Bantuan Layanan Pencarian Peraturan. Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mengatur kembali pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan. Berlaku: 01 Februari 2021.